Latar Politik Dan Sejarah Pemerintahan Selayar Dari Masa Ke Masa: Periode Pemerintahan Hindia Belanda
 |
| DR. Edward L Poelinggomang |
Periode Pemerintahan Hindia Belanda
MENJELANG akhir abad XVIII, VOC mengalami kemerosotan yang dahsyat sehingga terpaksa mengalihkan wilayah pemerintahannya Pemerintah Belanda pada akhir 1799, namun demikian pihak Pemerintah Belanda tidak atau belum dapat melaksanakan kekuasaannya karena keterlibatannya dalam percaturan politik di Eropa. Hal itu menyebabkan pada periode 1804-1811 daerah koloninya ini berada dalam pengawasan Pemerintah Perancis, dan kemudian menyusul Pemerintah Inggris pada 1812-1816.
Baru pada tahun 1816 secara resmi pihak Pemerintah Hindia Belanda mulai melangkah menata organisasi pemerintahannya. Bekas koloni VOC yang diambilalih itu kemudian ditata kembali. Selayar yang sebelumnya berada dalam pengawasan Ternate diambil-alih dan dinyatakan berada dalam penguasaan langsung Pemerintah Hindia Belanda.
Berdasarkan Lembaran Negara (Staatblad) Hindia Belanda tahun 1824 No. 31a, daerah kekuasaan langsung di Sulawesi Selatan, dibagi dalam 5 afdeling, yaitu: Makassar, Zuider Districten, Maros, Bulukumba dan Bantaeng, dan Selayar (Sibenius-Trip, 1897: 207-208).
Dalam perkembangan kemudian penamaan yang mengalami perubahan namun wilayahnya tetap sama, seperti misalnya Maros kemudian berubah menjadi Noorder Dstricten (aglemene Verslag, 1839-1848).
Afdeling Selayar selanjutnya dibagi menjadi 14 keregenan regentschap yaitu: Bonto Bangun, Tanette, Batang Matta, Bukit, Mari-Mari, Bonia, Opa-Opa, Gantarang, Bala Bulu, Laiyolo, Bonto Barus, Barang-Barang, Pauta Bangun, dan Onto.
Pada dasarnya penguasa keregenan dijabat oleh penguasa lokal (bumiputera) kecuali afdeling dijabat oleh penguasa berkebangsaan Belanda, dengan jabatan sebagai gezaghebber (pejabat kontrolir).
Keadaan pembagian pemerintahan ini kemudian berubah pada tahun 1816, dengan dijadikannya pulau Bonerate dan Kalao, masing-masing sebagai satu keregenan. Dengan demikian maka Selayar terbagi dalam 16 keregenan. Tiap keregenan masih terbagi lagi dalam sejumlah kampung. Bentuk penataan pemerintahan ini tidak mengalami perubahan hingga dasawarsa pertama abad XX.
Pada permulaan abad XX, Pemerintah Hindia Belanda mengalami desakan yang kuat dari luar sehubungan dengan kegiatan ekonomi. Hal itu mendesak pemerintah mencanangkan suatu kebijaksanaan baru yang dari segi terminology bercorak euphinistis, karena politik perluasan kekuasaan melalui ekspedisi militer itu diistilahkan dengan “politik perdamaian” (facificatie politiek).
Berdasarkan konsep politik itu maka pada bulan Juni 1905 Pemerintah Hindia Belanda mengirim ekspedisi militer ke Sulawesi Selatan yang disebut “Ekspedisi Sulawesi” (Celebes Expeditie). Tujuan dari pelaksanaan pengiriman ekspedisi militer itu adalah untuk memaksa kerajaa-kerajaan sekutu yang berdaulat di Sulawesi mengakui keunggulan, keududukan dan kekuasaan Belanda dan menjadikan negerinya sebagai taklukan Belanda.
Dalam hal itu setiap kerajaan yang berhasil ditaklukan dipaksa untuk menandatangani “pernyataan pendek” (korte verklaring).
Setelah pemerintah Hindia Belanda, melalui pelaksanaan ekspedisi ini, berhasil menguasai wilayah kerajaan sekutu di Sulawesi selatan, maka diadakanlah perubahan penataan administrasi pemerintahan. Setelah pemerintah menentukan wilayah Sulawesi dan Daerah Taklukannya (Celebes en Onderhoorigheden), dituangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1912 No. 150, maka penataan wilayah administrasi pemerintahan pun mulai ditentukan secara jelas.
Sesungguhnya jauh sebelum penetapan itu telah dilakukan penataan namun masih bersifat sementara (Surat Keputusan gubernur H.N.A. Swart tertanggal 31 Desember 1906 No.604/2), karena itu kemudian mengaalami lagi perubahan. Penetapan yang kemudian baku digunakan adalah penataan yang dilakukan berdasarkan lembaran Negara Hindia Belanda tahun 1917.
Berdasarkan peraturan penataan pemerintahan itu, daerah taklukan dibagi dalam beberapa afdeling, dan masing-masing afdeling dibagi lagi menjadi beberapa onderafdeling; selanjutnya tiap onderafdeling dibagi ke dalam beberapa keregenan yang kadang kala disebut pula istilah distrik.
Propinsi Sulawesi dan Daerah Taklukannya (Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden) dibagi atas beberapa afdeling, yaitu afdeling: Makassar, Pare-Pare, Mandar, Luwu, Bone dan Bulukumba-Banthain. Berdasarkan penataan itu Selayar ditempatkan sebagai salah satu onderafdeling dari Afdeling Bulukumba-Banthain.
Pada dasarnya pola ini tidak banyak mempengaruhi tatanan pemerintahan model lama di Selayar. Perubahan yang terjadi lebih bersifat teknis penyelenggaraan arus kegiatan kerja. Bila sebelumnya gezaghebber Selayar berhubungan langsung pada kantor pemerintahan Proponsi Dulawesi dan Daerah Taklukannya, maka kin harus melalui kantor pemerintahan afdeling Bulukumba-Banthain di Banthain.
Dengan struktur ini Nampak bahwa pihak Pemerintah Hindia Belanda meningkatkan jajaran pejabat pemerintahannya. Hal ini dimaksudkan untuk memperluas pengaruh kekuasaannya atas rakyat. Karena itu periode setelah ekspedisi militer yang menandai politik pasifikasi itu dipandang sebagai awal Pemerintah Hindia Belanda memantapkan kedudukan kekuasaannya.
Ditinjau dari segi historis pelaksanaan tatanan pemerintahan masih terjadi sejumlah perubahan namun hal itu tidak menimbulkan perubahan pada tatanan pemerintah ondeafdeling Selayar, seperti perubahan yang terjadi berkenaan dengan pemberian kedudukan otonomi (zelf bestuur lanschap) kepada Kerajaan Gone dan Bone pada tahun 1931 dan 1937.
Selanjutnya pada tahun 1938 dilakukan reorganisasi pemerintahan dengan menempatkan kawasan timur Indonesia seluruhnya dalam satu wilayah propinsi yang disebut Gouvernement Grote Oost (Propinsi Timur besar) dan bekas Gouvernement lama berubah penyebutannya menjadi keresidenan (residentie). Bentuk penataan ini yang berlangsung terus hingga Pemerintah Hindia Belanda berhasil dikalahkan oleh tentara Jepang pada perang Dunia II.
Bersambung.... Latar Politik Dan Sejarah Pemerintahan Selayar Dari Masa Ke Masa: Rancangan Akhir - Arung Selayar (arungsejarah.com)
Sebelumnya.... Latar Politik Dan Sejarah Pemerintahan Selayar Dari Masa Ke Masa: Pengaruh Ternate dan VOC - Arung Selayar (arungsejarah.com)
****
DR. Edward L Poelinggomang, Staf pengajar pada Jurusan Ilmu Sejarah pada Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, Makassar.